Kategori Regulasi: Peraturan Menpan dan RB
1. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian 12-02-2019
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019 25-06-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang 17-04-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 26-03-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
5. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 26-03-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah 09-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 04-07-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya 15-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing 07-12-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 22-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20-11-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 03-01-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 02-05-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
16. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 02-05-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 02-05-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
18. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah 27-03-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi 13-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
20. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 04-04-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 07-02-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah 18-10-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akunta 15-07-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
24. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 15-03-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
25. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 27-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
26. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasirepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi 07-05-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
27. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan 27-12-2012
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
28. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah 28-12-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 19-06-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
30. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah 28-12-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
31. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan 23-08-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
32. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS 28-06-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 19-06-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
34. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online 31-05-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
35. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dan Angka Kreditnya 10-02-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
36. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 11-11-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
37. |
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Neger 30-11-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
38. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
39. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
40. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pellaksanaan Quick Wins 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
41. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process) 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
42. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
43. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Perubahan 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
44. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
45. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Ref Ormasi Birokrasi KementerianàLembaga 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
46. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 25-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
47. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah 24-02-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
48. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 22-02-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
49. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya 15-01-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
50. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 22-02-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
51. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 01-06-2010
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
52. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditya 06-07-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
53. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014 30-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
54. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditya 30-12-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
55. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditya 06-07-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
56. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 31-12-2010
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
57. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya 01-01-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
58. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya 01-01-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usualan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 07-04-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
60. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah 07-04-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
61. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat 03-09-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 10-11-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
63. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah 01-12-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
64. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 31-12-2008
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
65. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 26-11-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
66. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/011/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama 26-11-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
67. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian 25-11-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
68. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 10-07-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
69. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 31-03-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
70. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah 28-08-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
71. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 31-05-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
72. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah 03-05-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
73. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 20-04-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
74. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja 10-08-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |